Mahasiswa angkatan 2016 yang belum lulus.
Tinggal di Taipei.
Ya jelas
#GGMU
gak mungkin GGMC.
Semua tweet adalah personal, tidak terkait institusi apapun.
Permendikbud No. 30 tahun 2021 yang kontroversial itu dapat berakibat: (A THREAD)
1. Mencegah guyonan berbau mesum di kampus yang dilakukan civitas akademika.
"Dek, kamu cakep banget kalau pakai setelan jas almamater. Tapi kaya'nya kamu lebih cakep lagi kalau gak pakai apa-apa"
Tindakan
@kemkominfo
yang memblokir situs karena tidak mendaftar PSE itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Otomatis bertentangan dengan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM.
(A thread)
#BlokirKominfo
@secgron
@LBH_Jakarta
@Mentimoen
Di Taipei kalau naik MRT line merah, deket stasiun Shuanglian ada banner besar ditempelin di gedung tinggi,
"To avoid religious sexual abuse, please stay away from the lamas of Tibetian Buddhism"
Gak tau apa maksudnya tapi mungkin relate sama ini.
Yang mengherankan, peraturan yang fokusnya mencegah kekerasan seksual ini ditolak oleh PKS. Menurut PKS, aturan ini melegalkan seks bebas. Padahal di Permendikbud ini tidak ada klausul "Boleh melakukan seks bebas asal mendapat persetujuan".
Enggak ada pasal yg bunyinya gitu.
Penutup, mari kita dukung Permendikbud 30 tentang pencegahan kekerasan seksual, demi lingkungan akademik yang lebih baik di kampus.
Fokusnya adalah "kekerasan seksual". Peraturan yang mencegah kekerasan seksual jangan ditolak hanya karena tidak mengatur masalah seks bebas/zina.
Aturan yang melarang melakukan aktivitas seks tanpa persetujuan (consent) TIDAK BERARTI melegalkan semua aktivitas seks dengan persetujuan.
Yang tidak dilarang dalam Permendikbud 30 (contoh: seks bebas) dapat dilarang oleh aturan lain. Kalau tidak aturan negara ya aturan agama.
5. Mencegah korban kekerasan seksual dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Membuktikan kekerasan seksual itu sulit, karena biasanya tidak ada bukti/saksi selain pelaku dan korban. Harus ada jaminan korban tidak dituntut balik kalau tuntutannya tidak terbukti.
2. Mencegah dosen/pejabat menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan seksual pribadi.
"Dek, dari nilai-nilai UTS dan UAS mu ini seharusnya tidak lulus. Tapi saya bisa aja sih ngelulusin kamu. Asal kamu mau melakukan sesuatu.
Kamu tau kan harus ngapain biar saya luluskan?"
3. Mencegah pelecehan & kekerasan seksual ketika orientasi mahasiswa atau kegiatan kemahasiswaan lainnya.
"KALIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN SELAMA OSPEK HARI INI, BUKA BAJU KALIAN. CEPAAAAT !!"
"BUKA BAJUNYA, DEK"
"BUKAAA !!"
4. Mencegah dosen pembimbing skripsi menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan "bimbingan" di luar kampus atau di luar jam kerja.
"Dek, hari ini saya sibuk tidak ada waktu. Bimbingan skripsinya nanti malam saja ya, di hotel XXX kamar 201. Saya tunggu di sana"
Kemendikbud-Ristek akan memberi sanksi berupa penghentian bantuan keuangan/sarana prasarana kepada kampus yang tidak menanggapi pelaporan kekerasan seksual.
7. Mencegah pejabat berwenang menutup-nutupi kasus kekerasan seksual di kampusnya.
"Dek, Profesor yang kamu laporkan itu sosok terhormat. Kamu jangan memfitnah dan menyebarkan desas-desus. Itu bisa mempermalukan kehormatan kampus ini. Sebaiknya laporan kamu tidak dilanjutkan"
Kalau memang PKS ingin melarang seks bebas, kenapa tidak menyetujui saja aturan ini dahulu (yang berusaha mencegah pelecehan & kekerasan seksual di kampus). Kemudian mengusulkan aturan lain yang melarang seks bebas. Pelaku seks bebasnya dipenjara kalau perlu.
Berarti boleh melakukan seks bebas buat yang belum menikah dong?
YA ENGGAK JUGA, BLOKKK !
Hanya saja belum diatur oleh aturan negara. Sementara hanya diatur oleh aturan agama dan moral.
6. Memudahkan korban kekerasan seksual melapor dengan membuat sistem pelaporan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Harus ada satuan tugas (satgas) di setiap universitas untuk menanggapi pelaporan tersebut.
Tindakan pemblokiran situs ini melanggar HAM. Sesuai UU No 39 tahun 1999, salah satu cakupan HAM adalah hak untuk memperoleh informasi. Kalau akses informasi diblokir, hanya karena penyedia platformnya tidak daftar PSE, maka jelas
@kemkominfo
melanggar HAM.
#BlokirKominfo
@xonsxoo
@worksfess
Buzzer-buzzer DJP pada ngramein di sini narasinya sama, pajak langsung masuk ke kas negara..
Padahal kalau kita rajin bayar pajak trus penerimaan negara melebihi target, mereka dapat bonus tukin 100%, yang bisa buat beli Rubicon juga.
Kita yg rajin bayar, mereka yg dapat bonus.
Bahkan untuk aktivitas seks yang mendapat persetujuan pun, tetap bisa diperkarakan. Jadi seandainya korban membuat pernyataan bermaterai seperti ini pun:
"Saya melakukan aktivitas seks ini tanpa paksaan dari pihak manapun"
tidak akan membuat pelaku bebas dari tuntutan hukum.
Sebenarnya aturan yang melarang seks bebas sudah ada di pasal 284 KUHP. Pada pasal tersebut, pelaku seks bebas diancam hukuman maksimal 9 bulan penjara. Meskipun penerapan pasal ini masih terbatas pada pelaku yang sudah menikah. Pelapornya pun harus suami/istri pelaku.
Saya tidak membahas tentang bagaimana cara mengakali
#BlokirKominfo
ini. Gampang lah dengan DNS & VPN.
Tapi DNS & VPN bukan solusi.
Kementrian goblok lah yang harus dievaluasi.
-Sekian-
@Midjan_La_2
Tidak ada ceritanya korban salah membuka pintu. Lift dengan 2 pintu harusnya hanya salah satu pintu yang terbuka, dan pintu satunya harus terprogram tidak akan bisa membuka ketika menghadap ke tembok.
Ini kesalahan desain program liftnya.
Jadi kesimpulannya, kewajiban daftar PSE ini bukan ingin melindungi data, kedaulatan negara, atau bla..bla..bla.. Ini hanya akal-akalan kementrian yang sok penting & ingin kelihatan kerja.
Padahal kontennya absurd & melanggar HAM.
#BlokirKominfo
@ismailfahmi
Goal para buzzer adalah bikin netizen males & apatis. Mereka mengacau setiap topik dengan komen2 yang bikin orang biasa males baca trus akhirnya skip. Dengan apatisnya netizen, kondisi status quo tetap terjaga.
Nah, di aniesbubble mereka kesusahan masuk karena beda sendiri. π
@kemkominfo
@secgron
@LBH_Jakarta
Kenapa
@kemkominfo
melanggar HAM? Mari kita cek siapa saja yang wajib mendaftar PSE. Ada beberapa kategori lembaga. Tapi yang paling luas cakupannya adalah butir 5 dimana semua penyedia informasi berupa tulisan, suara, video wajib daftar PSE.
#BlokirKominfo
Tapi, apakah sebuah aturan tidak boleh melanggar HAM? Kan negara memang berhak mengatur warganya.
Boleh.
Tapi, mengutip pendapat Bang
@febridiansyah
, aturan negara yang melanggar HAM harus dirumuskan di level UU. Padahal peraturan menteri itu levelnya jauh di bawah UU.
Tukang buburnya jualan di luar komplek kok. Kita lah sebagai pembeli yang mau jalan keluar beli buburnya. Eh, jalan keluarnya diblokir satpam. Kan kurang ajar satpamnya.
Situs-situs luar itu juga tetap beroperasi di negaranya. Kita lah yang mau mengaksesnya via internet.
Kemudian statemen absurd lainnya adalah, kalau aplikasi-aplikasi buatan luar negeri itu diblokir, bisa diisi oleh aplikasi karya anak bangsa.
Nah ini kan kaya' satpam yang blokir jalan ke tukang bubur, trus bilang, "beli bubur di saudara saya aja di sana". Kan ngeselin ya..
Jadi, pemblokiran PSE yang tidak daftar tidak sesederhana analogi meminta tukang bubur untuk meninggalkan KTP di pos satpam. Analogi absurd yang dicetuskan
@ndorokakung
, bapak blogger (dulu) yang sepertinya sekarang sudah jadi buzzer pemerintah.
Pemblokiran ini juga tidak sesederhana jargon "Ora iso sak penake dewe" yang dicetuskan
@sandiuno
. Keliatan banget ini Pak Menparekraf belum baca Permennya. Mungkin cuma dijelasin sepintas sama temennya doang tanpa cross check.
@kemkominfo
@secgron
@LBH_Jakarta
Bayangin aja, kita mau mengakses informasi di Wikipedia, tidak bisa karena Wiki tidak daftar PSE. Mau baca diskusi di Quora tidak bisa karena Quora tidak daftar PSE. Dan yang bikin kiamat, programmer yang codingnya error harus mikir sendiri karena Stackoverflow tidak daftar PSE.
Eh kok satpamnya,
@kemkominfo
main nutup jalan. Kan kurang ajar. Mereka tidak berhak membatasi hak kita untuk memperoleh informasi, hanya karena penyedia informasi tidak mendaftar PSE.
#BlokirKominfo
@yusuf_dumdum
Orang kaya' gini pasti gak mempan dikritik & dicaci-maki sekalipun. Satu-satunya yang bikin dia bakal ngrespon adalah kalau majikannya terusik.
Makanya, daripada repot-repot ngeroasting Gubernur, mending nge-roasting majikannya. Kalau pada berani sih. π
Tidak semua PSE yang harus daftar itu mau berbisnis, Pak
@sandiuno
. Ada yang tidak komersial. Ya mereka mungkin mengkapitalisasi layanannya dengan jualan data pelanggan itu urusan mereka lah. Tapi intinya, layanan itu bermanfaat buat kita & kita sukarela pakai.
@yusuf_dumdum
@karniilyas
@tvOneNews
Karni Ilyas cuti panjang ketika masa kampanye hingga selesai Pilpres 2014. ILC pun dia stop berbulan-bulan. Setelah itu, jadilah TV One serasa TV kampanye. Setelah Karni Ilyas kembali, TV One waras lagi. Malah Metro TV masih tidak obyektif.
Jadi kecebong jangan asal jeplak aja.
Tidak hanya Wiki, Quora, Stackoverflow, dkk yang menyediakan informasi, platform-platform yang mempermudah pekerjaan kita pun akan diblokir oleh
@kemkominfo
karena mereka tidak daftar PSE. Ini kan nyusahin banget.
@cholilnafis
Itu bukan guru, Yai. Dia anggota DPD dari Provinsi Bali. Sudah sejak dahulu kelakuannya begitu, main politik identitas, suka membentur-benturkan warga Hindu dan non-Hindu di Bali. Tapi dia tidak mencerminkan rakyat Bali. Keluarga saya tinggal di Bali 30 tahun aman saja.
Peraturan Menteri yang melanggar HAM & otomatis bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM itu sangatlah ngawur dan jauh melampaui kewenangannya.
@kemkominfo
@secgron
@LBH_Jakarta
Ini pasal yang absurd !!
Dengan pasal ini, artinya semua penyedia informasi di internet wajib daftar PSE. Kalau tidak daftar, akan diblokir sesuai ketentuan pasal 7.
@romeogadungan
Januari 2022, gue debat sama anonim buzzer politik & pasukannya yang lagi gak ada job makanya promo crypto. Dibilang gue gak ngerti IT, otak analog + segala makian merendahkan lainnya. Padahal lho gue dosen Ilmu Komputer. Hahahaha..
Sekarang mereka nyungsep gak ada suaranya.
Bayangin aja kalau RKUHP baru sudah disahkan. Hari ini yang bilang pemerintah goblok bakal masuk penjara semua karena ada pasal baru tentang larangan "menghina kekuasaan".
Padahal ya emang goblok.
@ainunnajib
@jokowi
Saya tinggal di Taiwan & kunci sukses Taiwan menangani Corona adalah: Tidak percaya data pemerintah China. Kalau mereka transparan sejak awal, wabah ini gak bakal separah ini.
Anda bisa pakai contoh negara lain yg berhasil dengan lockdown tapi jangan China.
@mouldie_sep
Makan babi masih jadi dosa paling besar bagi muslim Indonesia. Melebihi korupsi, zina, sampai ngrasani tonggo. π
Padahal kan wadahnya cukup dicuci pakai sabun, selesai. Memang ada yang menganalogikan babi itu najisnya setara anjing. Tapi itu kan pendapat. Pendapat lain banyak.
@tanyakanrl
Boikot kalau kebanyakan gini justru bakal gagal. Satu orang boikot A, yg lain boikot B, lainnya boikot C. Efeknya ke perusahaan yang diboikot gak terasa, karena masih banyak yang pakai.
Mending milih 2-3 brand yang paling besar, semua fokus boikot itu.
@vnsn__
Banyak jargon di crypto yg absurd. NFT lah, beli tanah di metaverse lah, digital aset lah. Semua itu hanya biar crypto keliatan ada gunanya sehingga orang mau beli. Plus diendorse artis terkenal, tokoh, sampai anonim-anonim sok ahli.
Hasilnya ya gini ini.
Makan itu NFT. π
@DivHumas_Polri
Ini kan udah ditweet tadi, Ndan.. Kok ditweet lagi? Ngebet banget sih muncul di timeline paling atas. Urusin kasus smackdown Polisi Banten aja gimana?
@AgusMagelangan
Aku tidak bisa menebak apakah Mas Agus serius atau guyon waktu menulis ini. Aku juga tidak bisa menebak, reply-reply yang serius & ngamuk itu beneran serius atau guyon.
Sungguh tweet yang penuh misteri.
Sebentar..sebentar.. Demo hari kamis. Ditangkap langsung rapid test, swab, dan hasilnya positif keluar di hari itu juga. Kok cepet banget? Kenapa kalau orang biasa tes baru seminggu keluar hasilnya?
@Dandhy_Laksono
Sepertinya BKN dan pimpinan KPK berusaha berlindung dibalik TNI dan BNPT. Bagaimanapun juga, TNI masih menjadi institusi yang "ditakuti" di negeri ini. Mungkin mereka mengira, kalau dibenturkan dgn TNI, para pegawai itu akan takut.
Maju terus, rekan-rekan 51 orang pegawai KPK.
@27Rianto
@fsapradana
Karena dengan iuran sekitar 400 rb per bulan, layanannya bikin BPJS minder. Gak ada ceritanya nunggu berbulan-bulan.
Swiss juga bagus tapi iurannya 3 juta per bulan. Negara2 Skandinavia juga bagus, tapi pajak penghasilannya tinggi.
Tapi yang dibandingin sama BPJS selalu NHS. π
@NOTASLIMBOY
Kurang tepat, sebagian squad ini adalah squad terbaik mereka saat ini. Ya memang lagi gak bagus-bagus banget. Di tunggal mereka terlalu lama mengandalkan Chen Long (32) dan Lin Dan (38). Wajar kalau mereka mau regenerasi. Di ganda aja yang nge-voor karena duet Li/Liu gak turun.
@Bamm_Krw
@onnowpurbo
[1/3] Pengalaman saya, tidak ada metode yg pasti bisa mengembalikan 100%, kecuali sudah ada decryptornya. Decryptor yg tersedia bisa dicek di
Tapi biasanya yg tipe baru belum ada. Kalau belum ada, bisa nunggu 3-6 bulan sampai ada yg bikin decryptornya.
@Sam_Ardi
@ListyoSigitP
@ahriesonta
Kalau dibaca beritanya, Kapolsek Kalideres sudah menerapkan pidana dengan pasal 76D dan 76E. Tapi statementnya tentang pemerkosaan misleading sehingga yang membaca beranggapan si pelaku tidak dikenakan pidana apapun.
Kompas juga motong statementnya clickbait banget.
@nmonarizqa
Belajar Machine Learning bikin aku tidak skeptis tentang weton. Bisa jadi rumusan weton Wage sebaiknya tidak menikah dengan weton Pahing itu adalah hasil inferensi dari model dengan data training ratusan tahun.. π
ILC gak ada topik lain kah selain ngurusin umat 212 mau kemana? Biarkan saja orang-orang yang main politik tapi dibungkus dengan kedok agama itu sesuka hati mau kemana.. Mereka bukan contoh baik dalam perpolitikan di negeri ini.
#ILCKelompok212MauKemana
@PartaiSocmed
Bukan gitu. Hanamasanya sendiri yang mencitrakan diri sebagai resto yg muslim-friendly. Cek aja IGnya. Lagipula, ada aturan yang mewajibkan resto tidak halal mengumumkan bahwa mereka tidak halal & Hanamasa tidak melakukannya.
@MrOngDedy
Transfer via perbankan ini kan bisa dilacak, duitnya kemana. Kenapa polisinya gak gercep memblokir rekening penipu? Atau tangkep sekalian penipunya. Kok malah fokus mendamaikan kedua korban.
Ah polisi Indonesia sih ya.
@ulinyusron
Pendukung Jokowi aja yang baperan. ππ
Lagipula, pemerintahan Jokowi periode 2 memang ancur. Pendukungnya bukannya introspeksi malah menyerang Cak Nun.
@idextratime
Wts juga tiket Argentina VIP barat 3 juta aja. Ada 4 tiket.
Jual rugi karena gue baru sadar bahwa korban tragedi Kanjuruhan masih menuntut keadilan.
@savicali
Sekedar sharing, banyak yang menyalah gunakan visa kunjungan ke Taiwan untuk kemudian jadi TKI ilegal di sana, kucing2an dengan aparat & merepotkan KDEI.
Jadi, pencegahan oleh imigrasi ketika berangkat memang diperlukan. Tinggal komunikasinya saja.
@investorgabut
Komentar sok keren tapi close minded. Mahasiswa kritis kok ditakut-takuti. Kalau mahasiswa gak kritis mungkin sekarang presiden kita Mbak Tutut.
Lagipula, di dunia kampus, kritik begini mah biasa.. π
Jaman si Ghozali diendorse chef Arnold & dapet 1 Milyar dari NFT, saya sudah ngingetin potensi bubble & monkey business. Tapi cryptobros anak buah si anonim goblok justru membully saya, dibilang otak analog lah, iri lah. ππ
Sekarang, makan tuh NFT. π
Gue harap ini bisa menyadarkan banyak orang. Orang seperti ini itu ada, mungkin banyak. Jangan sampai uang lo dikembalikan dalam bentuk βYa sorryβ¦β. Ga masuk ROI-nya.
Tolong semua penyedia layanan hiburan online premium aksesnya digratiskan sementara untuk membuat orang tetap di rumah.
Masa' jiwa sosialmu kalah sama PH yang menggratiskan layanan premiumnya untuk orang Italia agar mereka betah di rumah.
#DiamDiRumahCuk
@Dahnilanzar
@Pak_JK
@prabowo
Berani gak
@Dahnilanzar
juga menyampaikan kepada Habib Rizieq & kawan-kawannya yang dulu memfitnah Pak Jokowi & pemerintah, agar secara terbuka meminta maaf kepada Pak Jokowi & pemerintah untuk mengubur dendam politik. Rekonsiliasi itu dua pihak. Jangan menyuruh satu pihak saja.
@masbrobolali
@mohmahfudmd
Di USA juga ada banyak partai selain yang dua itu. Ada Green Party, Libertarian, Reform, dsb. Mereka juga ngajuin Capres pemilu kemarin. Tapi partai-partai kecil ini tidak bisa melawan dominasi 2 partai besar: Demokrat & Republik.
@imigrasi_jakut
Masalah: Paspor Indonesia tidak diterima kedutaan Jerman karena tidak sesuai standar.
Jawaban imigrasi: Paspor tetap sah kok.
Tapi tetap gak bisa dipakai bikin visa ke Jerman, dodol.. π π
@KAI121
@ecaesarp
Kalau aturan yang kamu buat itu merugikan orang, maka jawaban dari komplain itu bukan "memang aturannya begitu". Tapi ya solusinya bagaimana biar gak merugikan orang.
Admin twitter emang levelnya bukan pengambil keputusan. Tapi pinter dikit lah diplomasinya.
@bimaprawira
Enggak gitu konsepnya. Solusi VPN itu kuratif, bukan preventif. Jadi pas kita diblok jurnal, ya udah mau gimana lagi pakai VPN aja buat akses jurnalnya.
Bukan berarti buka sci-hub pakai VPN sejak awal bisa mencegah kita diblok jurnal.
Setelah rame investasi bodong Maguire & Lukaku, Emyu berhenti beli pemain dengan harga mahal. Sekarang manajemen milih pemain murah dengan harga wajar. Paling De Jong doang calon pemain mahalnya.
Darwin Nunez yang dibandrol mahal pun dibiarin lepas ke Liverpool. wkwkwkwk..
@Bamm_Krw
@onnowpurbo
[3/3] Langkah yang saya lakukan: merecover deleted files. Karena si ransomware membuat copy file asli & mendecrypt file tersebut kemudian menghapus file asli. Nah, file yang di delete inilah yang bisa direcover.
Butuh perjuangan & belum tentu 100% berhasil, tapi layak dicoba.
@febrofirdaus
Gereja dipindah gak jauh, cuma 1,6 km. Jemaat & yayasannya terpecah. Ada yang menerima gereja di lokasi baru, ada yang masih gak terima..
Ya beritanya nggak salah juga sih, karena sebagian jemaatnya kan menerima gereja di lokasi baru. Ada yang masih gak terima, ya silahkan.
@kafiradikalis
@prastow
Update, Kemenkeu punya aturan sendiri di Permenkeu 182/PMK.01/2020 pasal 1 ayat 7. Kalau di sana, Plt/Plh boleh dari non ASN.
Jadi sepertinya, PermenpanRB tidak berlaku di Kemenkeu karena Kemenkeu punya aturan sendiri. Mungkin Kemenkeu memang superior. π
@ridooo29
@xonsxoo
@worksfess
Makanya riset. Tadi bilang riset..riset.. Kamu gak ngerti riset itu apa. Asal comot berita aja.
Duit 6000 NT itu sumbernya darimana? Kelebihan penerimaan pajak. Nih versi lain dari beritanya.
I'm out kaya' gayanya paling penting aja. KPI mu jumlah orang yg direply ya?
@kumparan
Kalau ada kasus kaya' gini aja minta dipisahkan. Tapi kemarin waktu penerimaan pajak melampaui target, pegawai pajak minta bonus.
Standar ganda. π
@direktoridosen
@romeogadungan
Hahahaha, ya resiko main twitter, Pak.
Di twitter, seorang pakar sekalipun bisa dihujat sama anonim yang tidak jelas kualifikasinya.
Ya gak masalah sih, main cantik aja. Fokus ke orang-orang yang baca debatnya, bukan ke si anonim.
Mau menerapkan aturan anti kekerasan seksual di perguruan tinggi aja penolakannya keras banget.
Padahal yg lebih butuh aturan seperti ini adalah lembaga pendidikan di bawahnya (TK-SD-SMP-SMA). Banyak pelecehan seksual justru terjadi di sana karena siswanya masih tidak mengerti.
@hdverry
@GIBOLofficial
Arema sedang tergencet di dua sisi. Di mata fansnya, Arema dimusuhi karena dianggal tidak peduli dengan keadilan bagi suporter yang meninggal. Di mata fans klub lain, Arema dimusuhi karena dianggap biang kerok kompetisi tertunda.
Klub ini udah gak ketolong, sekuat apapun IB.
@ismailfahmi
Prof. Thomas kan hanya mengkritisi Muhammadiyah yang tidak taat pemerintah. Salahnya dimana? Warga Muhammadiyah tidak boleh anti kritik dong. Kan sama-sama kritisnya.
Kok ada Profesor mengkritik sedikit saja sudah disamakan dengan buzzer?
@iqbal_daryono
Halah, masio ditutup tapi lek ancen pengen dituku kan yo tetep dituku to.. Tirai tidak menghalangi perokok untuk mendapatkan rokoknya. Apalagi cuma tirai, gambar serem di bungkus rokok pun gak mempan menghalangi perokok buat tetap merokok. π